Tata Kelola Lingkungan Kolaboratif Dalam Mitigasi Kebakaran Hutan Dan Perlindungan Ekosistem Lokal Di Provinsi Riau
Keywords:
Tata Kelola Kolaboratif, Kebakaran Hutan, Provinsi Riau, Ekosistem, CGRSAbstract
Provinsi Riau menghadapi krisis ekologi struktural yang kompleks, ditandai oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang akibat konversi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI), degradasi kawasan konservasi Tahura Sultan Syarif Hasyim (SSH), serta pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Rokan Hulu oleh limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Instrumen tata kelola berbasis komando-kendali (command-and-control) terbukti tidak memadai dalam merespons kompleksitas ancaman tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika Rezim Tata Kelola Lingkungan Kolaboratif (Collaborative Governance Regimes/CGRs) di Provinsi Riau melalui tiga situs kasus yang melintasi skala makro, meso, dan mikro. Menggunakan metode kualitatif studi pustaka, penelitian ini menerapkan kerangka CGRs Emerson & Nabatchi (2015) yang mencakup komponen konteks sistem, pendorong, dan dinamika kolaborasi (principled engagement, shared motivation, capacity for joint action). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun capaian kinerja karhutla 2025 melampaui target secara signifikanluas terbakar 179.969,18 ha dari target maksimal 586.702,59 ha (69,94%efisiensi) kolaborasi yang terbangun masih bersifat reaktif-aksidental dan transaksional jangka pendek. Distrust masyarakat adat, asimetri sumber daya, serta pembubaran Desk Karhutla pasca-September 2025 menjadi hambatan utama. Penelitian ini menghasilkan model ICEL-R (Integrative Collaborative Eco-Governance for Local Resilience) sebagai kerangka transformasi menuju rezim kolaborasi adaptif-permanen di Riau.
References
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative Governance Regimes. Georgetown University Press.
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan. (2025). Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2025. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
Pemerintah Provinsi Riau. (2023). Rencana Aksi Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau 2023-2028. Pekanbaru: Bappeda Riau.
Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
Innes, J. E., & Booher, D. E. (2010). Planning with Complexity: An Introduction to Collaborative Rationality for Public Policy. Routledge.
Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Georgetown University Press.
Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media.
Salam, S. (2020). Tata Kelola Lingkungan dan Keberlanjutan: Perspektif Pemerintahan Kolaboratif. Rajawali Pers.
KLHK. (2023). Data dan Informasi Karhutla Indonesia 2022. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
BPS Provinsi Riau. (2024). Riau Dalam Angka 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. International Social Science Journal, 50(155), 17-28.
Suharko. (2016). Masyarakat adat versus korporasi: Konflik sosial industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia periode 2009-2014. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 19(3), 186-204.
JICA. (2025). Project for Community Movement Program on Forest and Land Fire Prevention in Indonesia (CMP Project): Progress Report 2025. Japan International Cooperation Agency.
SiPongi Karhutla Monitoring System. (2025). Indikasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia. Diakses dari https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran
Indrarto, G. B., Murharjanti, P., Khatarina, J., Pulungan, I., Ivalerina, F., Rahman, J., & Muhar, I. (2012). Konteks REDD+ di Indonesia: Pendorong, Aktor, dan Institusi. Cifor.
Nugroho, H. (2019). Pendekatan ekologi politik dalam memahami kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Jurnal Ilmu Kehutanan, 13(1), 23-38.
Tacconi, L. (2003). Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan. CIFOR Occasional Paper No. 38. Center for International Forestry Research.
Widodo, S., & Arif, A. (2021). Collaborative governance dalam penanganan kebakaran hutan: Studi kasus Kalimantan Tengah. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 25(1), 45-62.
