Analisis Peran Pengadaan Berkelanjutan Dalam Mendorong Wirausaha Sosial Di Indonesia
Keywords:
Pengadaan berkelanjutan; Kewirausahaan sosial; Pengadaan publik; Nilai sosial; Pembangunan berkelanjutanAbstract
Pengadaan berkelanjutan semakin diakui sebagai instrumen strategis untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan sambil mempertahankan efisiensi ekonomi dalam pengeluaran publik. Di Indonesia, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran penting dalam membangun sistem pengadaan yang mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Penelitian ini mengeksplorasi peran pengadaan berkelanjutan dalam mendorong kewirausahaan sosial dalam konteks Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis tematik, penelitian ini meninjau kerangka regulasi, mengevaluasi integrasi kriteria nilai sosial dalam pengadaan publik, serta menganalisis praktik aktual di tingkat nasional dan daerah. Studi ini mengidentifikasi tantangan seperti kapasitas institusional, kurangnya pengukuran dampak sosial, serta keterbatasan kesiapan pasar dari pelaku usaha sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan berkelanjutan berpotensi besar memperluas akses pasar, memperkuat legitimasi usaha sosial, dan mendorong inovasi. Namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kejelasan regulasi, kolaborasi multi-pihak, dan proses pembelajaran institusional yang berkelanjutan. Rekomendasi mencakup penguatan pedoman pengadaan sosial, pengembangan alat ukur dampak, dan program peningkatan kapasitas bagi usaha sosial. Jurnal ini berkontribusi pada literatur tentang pengadaan publik sebagai instrumen inovasi sosial serta memberikan wawasan empiris yang relevan bagi pembuat kebijakan dan praktisi di Indonesia.
References
Akili, A. S., Lihawa, F., & Baderan, D. W. K. (2024). Integrasi ESG dalam e‑Procurement : Solusi untuk Pengadaan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Wilayah, Kota dan Lingkungan Berkelanjutan, 3(2), 232–237. (Ftuncen)
Aprianti, D. I., & Chairuddin, S. (2024). Green Public Procurement Sebagai Salah Satu Implementasi SDGs Sektor Publik Kota Samarinda. Nusantara Innovation Journal, 2(2), 137–144. (Nusantara Innovation Journal)
DiMaggio, P. (1988). Interest and agency in institutional theory. In L. Zucker (Ed.), Institutional patterns and organizations: Culture and environment (pp. 3–22). Harvard University Press.
Rakhman, A. A. (2024). Tinjauan Sistematik Tentang Pengaruh Digitalisasi Pengadaan Terhadap Efisiensi dan Transparansi di Sektor Publik Indonesia. Jurnal Pengadaan Indonesia, 3(2), 78–90. (Jurnal Pengadaan Indonesia)
Nur Aliuddin, Petrus & Nafsiatun. (2023). Implementation of Environmentally Sustainable Procurement of Goods and Services in the West Kalimantan Provincial Government. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review. (iPEST)
Green Public Procurement: Skema Kerjasama Publik-Swasta dalam Pengadaan Barang/Jasa Berkelanjutan — F. Ramadhani & A. Bandiyono. (2025). Indonesian Accounting Research Journal, 5(3), 280–294. (Jurnal Politeknik Negeri Bandung)
Widyarfendhi. (2022). Kriteria Aspek Ekonomi dalam Pengadaan Publik Berkelanjutan. Jurnal Pengadaan Indonesia, 1(1), 7–16. (Jurnal Pengadaan Indonesia)
Berhasilkah Implementasi Pengadaan Publik Berkelanjutan Di Indonesia? — S. N. Suci, M. Cendekiawan, & A. Firmansyah. (2024). Jurnalku, 4(1). (Jurnalku)
Baskoro, A. (2025). Combating Corruption in Procurement: The Synergy of Law Enforcement, Civil Society, and Digital Oversight. Jurnal Pengadaan Indonesia, 4(1), 24–39. (Jurnal Pengadaan Indonesia)
OECD. (2019). Public procurement for sustainable development. OECD Publishing.
United Nations Eviroment Programme. (2020). Sustainble public procurement guidelines.







