Mengukur Dampak Sosial Pengadaan Pemerintah: Analisis Hubungan Antara Pola Pengadaan Dan Indikator Kemiskinan Di Riau
Keywords:
Pengadaan Barang dan Jasa; Pemerintah; Kemiskinan; Pro-Poor Procurement Riau; SwakelolaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan indikator kemiskinan di Provinsi Riau periode 2021–2024. Menggunakan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis data sekunder dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan Badan Pusat Statistik (BPS) Riau. Fokus utama diberikan pada proporsi PBJ yang bersifat padat karya, swakelola berbasis masyarakat, serta alokasi untuk infrastruktur dasar, sebagai proksi kebijakan pro-poor. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun total belanja PBJ di Riau relatif besar, desain alokasinya belum sepenuhnya mendorong penurunan kemiskinan secara merata. Terdapat ketimpangan spasial: wilayah perkotaan mengalami penurunan kemiskinan, sementara kabupaten pedalaman seperti Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi justru stagnan atau memburuk. Temuan ini mengindikasikan bahwa PBJ di Riau masih rentan terhadap elite capture dan kurang mengalirkan manfaat ekonomi langsung kepada kelompok miskin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas PBJ dalam pengentasan kemiskinan tidak ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh orientasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan tata kelola yang inklusif.
References
Akuntansi, L. (2020). Sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah: Teori, regulasi, dan implementasi. Rajawali Pers.
Bappenas. (2021). Strategi nasional percepatan pengentasan kemiskinan 2021–2024. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Djojohadikusumo, H. (2018). Ekonomi politik daerah: Otonomi, kemiskinan, dan pembangunan di Indonesia pasca-reformasi. LP3ES.
Hadiz, V. R. (2004). Mencari demokrasi substantif: Politik lokal, keadilan sosial, dan tata kelola di Indonesia. Pustaka Pelajar.
Haryanto, T. (2019). Manajemen keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Prenada Media.
Hidayat, N. (2022). Pengadaan barang dan jasa pemerintah: Dari regulasi ke praktik anti-korupsi. Kompas Gramedia.
Kansil, C. S. T. (2020). Hukum administrasi negara dan kebijakan publik di Indonesia (Cet. ke-12). Balai Pustaka.
Kementerian Keuangan RI. (2021). Pedoman teknis pengelolaan APBD berbasis kinerja dan keadilan sosial. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Kurniawan, A. (2018). Ekonomi pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penerbit Salemba Empat.
Mahsun, M. (2021). Akuntabilitas dan transparansi pengadaan pemerintah: Studi kasus di daerah otonom. UPP STIM YKPN.
Mubyarto, M. (2008). Ekonomi rakyat dan pembangunan pro rakyat. LP3ES.
Prasojo, L. (2017). Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Pustaka Pelajar.
Rizal, F. (2024). Swakelola dan pembangunan partisipatif: Studi implementasi PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH di daerah pasca-konflik. Penerbit Syiah Kuala University Press.
Suharto, E. (2020). Kebijakan sosial dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Alfabeta.
Widodo, J. (2019). Kebijakan publik: Teori dan praktik di Indonesia. Pustaka Setia..
Jurnal Ilmiah)
Fahrul Rizal. (2025). Menakar dampak pagu swakelola infrastruktur terhadap pengurangan kemiskinan di Aceh: Studi empiris di 12 kabupaten/kota. Jurnal Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah), 4(1), 39–44.
Budiasa, A. A. G. R., Raka, A. A. G., & Mardika, I. M. (2019). Implementasi kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada masyarakat miskin di Desa Lebih, Gianyar. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 4(2), 71–82.
Yacoub, Y. (2022). Pengaruh dana desa terhadap pengangguran perdesaan dan kemiskinan perdesaan Kalimantan Barat. Prosiding Seminar Nasional Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 5, 120–135. Universitas Tanjungpura.
Peraturan Perundang-Undangan)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 63 Tahun 2023.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
